Suatu hari, seorang pelaku UMKM bercerita sambil tersenyum kecut. “Pak, dulu saya kira halal itu cuma urusan label. Ternyata yang paling berat justru jujur sama diri sendiri.” Saya tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena kalimat itu terlalu jujur untuk diabaikan.
Tahun 2025 hampir selesai. Di kalender kebijakan, satu tanggal terus mendekat: 18 Oktober 2026 – batas akhiir kewajiban sertifikasi halal untuk produk strategis, terutama makanan dan minuman usaha mikro dan kecil. Di atas kertas, ini tampak sederhna: patuhi aturan, dapat sertifikat, selesai. Tapi di lapangan, cerita halal ternyata jauh lebih rumit dan jauh lebih manusiawi.
Halal hari ini bukan lagi isu pinggiran. Ia sudah masuk ruang industri, perdagangan global, bahkan gaya hidup. Di media sosial, halal bisa viral. Di marketplace, halal jadi selling point. Tapi justru di situ pertanyaannya muncul: apakah halal masih punya ruh, atau tinggal stempel?
Halal dan Soal Cara Pandang
Indonesia memiliki lebih dari 65 juta UMKM, sebagian besar bergerak di sektor pangan. Mereka adlah tulang punggung ekonomi, sekaligus wajah halal di level paling dasar: dapur rumah, gerobak kecil, warung sederhana. Di ruang-ruang inilah halal seharusnya hidup – bukan sekadar dipajang.
Masalahnya, tidak semua pelaku usaha melihat halal sebagai nilai. Banyak yang memandangnya sebagai beban administratif: formulir, dokumen, verifikasi. Wajar. Birokrasi memsng jarang terasa romantis. Tapi jika halal berhenti di situ, kita kehilangan esensinya.
Bagi Hidayatullah, dan LPH Hidayatullah sebagai bagian dari gerakan itu, halal tidak lahir dari meja regulasi semata. Ia bertumbuh dari Jati Diri Hidayatullah – sebuah identitas perjuangan yang merajut iman, gerakan, dan kemaslahatan umat. Di dalamnya ada manhaj tarbiyah dan dakwah, akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah, semangat gerakan Islam, disiplin jama’ah, kesadaran sebagai bagian dari umat, dan sikap moderat yang membumi.
Bahasanya mungkin terdengar berat. Tapi praktiknya sangat sederhana: halal adalah soal amanah.
Dari Dapur ke Peradaban
Sepanjang 2025, LPH Hidayatullah mendampingi ribuan pelaku usaha. Hingga akhir tahun ini, tercatat 35.086 produk tersertifikasi halal, melibatkan 2.035 pelaku usaha, dengan dukungan 69 auditor halal dan 25 cabang di berbagai daerah. Angka-angka ini penting, tapi bukan itu yang paling menarik.
Yang lebih menarik adalah kisah di baliknya: auditor yang harus menyeberang sungai untuk verifikasi, pendamping halal yang duduk berjam-jam di dapur sempit sambil menjelaskan bahan baku, atau pelaku usaha yang akhirnya sadar bahwa mengganti satu bahan kecil bisa mengubah keseluruhan proses.
Di titik inilah halal berubah dari aturan menjadi kesadaran.
Seorang auditor pernah bergurau, “Kadang kami lebih mirip konselor rumah tangga daripsda pemeriksa halal.” Saya paham maksudnya. Halal sering kali memaksa orang bercermin: tentang kejujuran, konsistensi, dan keberanian berubah. Tidak semua siap. Tapi justru di situlah nilai dakwahnya bekerja – pelan, sabar, dan manusiawi.
Halal dan Kejujuran
Mari jujur sebentar. Ada kalanya halal diperlakukan seperti make-up: dipoles agar terlihat cantik, tapi tak selalu merawat kulitnya. Logo halal ditempel, tapi proses di baliknya diabaikan. Ini bukan tuduhan, hanya realitas yang perlu disadari bersama.
Humornya begini: kalau halal hanya stempel, maka yang sibuk bukan nurani, tapi printer.
Padahal, dalam kerangka Jati Diri Hidayatullah, iman selalu menuntut amal nyata. Halal harus hadir sebagai sistem jaminan mutu, disiplin proses, dan etika bisnis. Jika tidak, ia mudah berubah menjadi komoditas pasar – laku dijual, tapi miskin integritas.
“Halal yang kehilangan nilai hanya melahirkan kepatuhan semu. Tapi halal yang tumbuh dari jati diri akan melahirkan kepercayaan.”
Menyambut 2026 dengan Kepala Jernih
Tahun 2026 sering dibicarakan sebagai “deadline”. Tapi mungkin kita perlu mengganti istilahnya. Bukan deadline, melainkan milestone kesadaran. Regulasi memang bisa memaksa patuh. Tapi ia tak pernah cukup untuk membangun kepercayaan jangka panjang.
Di sinilah peran lembaga seperti LPH Hidayatullah diuji. Bukan hanya profesional secara sistem, tetapi juga konsisten secara nilai. Bukan hanya cepat menerbitkan sertifikat, tetapi juga sabar mendampingi proses. Bukan hanya taat regulasi, tetapi tetap berpihak pada UMKM kecil yang sering tertinggal.
Sebagai Ketua Dewan Pengawas, saya percaya pengawasan bukan sekadar memastikan aturan berjalan. Pengawasan adalah menjaga arah – agar gerakan halal tidak kehilangan ruhnya di tengah hiruk-pikuk industri.
Penutup: Halal sebagai Jalan Hidup
Di penghujung 2025, kita bisa memilih dua cara memandang halal. Pertama, sebagai kewajiban yang harus diselesaikan. Kedua, sebagai jalan hidup yang menuntun cara kita berproduksi, berdagang, dan bertanggung jawab.
Saya memilih yang kedua.
Karena pada akhirnya, halal bukan hanya soal apa yang kita makan, tetapi bagaimana kita hidup. Bukan hanya soal label, tetapi soal nilai. Dan bukan hanya soal hari ini, tetapi soal masa depan kepercayaan umat.
Atau meminjam kalimat sederhana seorang pelaku UMKM tadi:
“Pak, sekarang saya paham. Halal itu bukan bikin usaha ribet. Halal itu bikin hati lebih tenang.”
Dan bukankah itu tujuan akhirnya?
✍️ Penulis: Abdul Chadjib Halik
Praktisi Ekonomi Syariah, Keuangan ZIS, dan Industri Halal
Mahasiswa Program Doktoral (S3) Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar